“Ada beberapa poin yang kita bahas pada rapat ini, salah satunya adalah indikator dari aspek kebebasan. Aspek ini diartikan sejauh mana sektor-sektor atau kelompok yang beragam dapat memperoleh kemandirian,” ujarnya.
Sementara Statistisi ahli Madya BPS Provinsi Bengkulu Eko Fajariyanto mengatakan, pengukuran indeks demokrasi Indonesia merupakan bentuk kerja sama dari empat lembaga.