Jakarta,reformasinews.com- – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR periode 2024-2029, Meutya Hafid, disebut diusulkan menjadi menteri komunikasi dan informatika di kabinet Prabowo-Gibran. Namun, politikus Golkar itu ogah berkomentar soal kabar dirinya diusulkan masuk kabinet Prabowo Subianto.
“Saya enggak terlibat dalam pembentukan kabinet, jadi saya enggak bisa menyampaikan apa-apa dulu,” kata Meutya, saat ditemui awak media di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, dalam agenda upacara HUT ke-79 TNI, Sabtu, 5 Oktober 2024.
Dilansir tempo.co, Meutya irit bicara perihal kabinet ini. Dia langsung bergegas meninggalkan awak media saat dikonfirmasi perihal dirinya masuk di kabinet Prabowo-Gibran. Adapun terkait Meutya diisukan menjadi menteri kominfo sempat juga dibahas oleh Menkominfo Budi Arie Setiadi.
“Ya, kita dengar dari banyak (Meutya diusulkan jadi menteri kominfo). Enggak apa-apa,” kata Budi saat ditemui di gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024.
Budi bahkan membenarkan kabar rencana penunjukkan Meutya sebagai Menkominfo dalam pemerintahan yang baru. “Betul. Tapi soal nanti bagaimana itu terserah pak presiden, Pak Prabowo,” ucap Budi.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Sarmuji, juga membenarkan kabar terkait nama Meutya Hafid diusulkan menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Kendati begitu, Sarmuji enggan mengungkap kementerian mana yang akan dipimpin oleh Meutya.
“Yang jelas, Bu Meutya dimasukkan daftar usulan, tetapi posisinya seperti apa, nanti presiden terpilih yang menentukan,” kata Sarmuji, saat ditemui di kompleks gedung DPR, Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2024.
Terkait target Meutya dalam waktu dekat, bakal fokus menjadi anggota dewan karena terpilih lagi untuk lanjut pada periode 2024-2029. Meutya sebelumnya menjabat Ketua Komisi I DPR periode 2019-2024. Untuk periode yang baru, dia mengaku belum mendapat informasi terkait pembagian komisi.
Tentu itu nanti haknya fraksi, haknya fraksi untuk menentukan saya di komisi mana,” kata Meutya saat ditemui usai pelantikan anggota DPR, Selasa, 1 Oktober 2024.(rr)
