Jakarta,reformasinews.com- Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad angkat suara soal desakan agar Miftah Maulana dicopot dari jabatannya sebagai salah satu Utusan Khusus Presiden buntut geger olok-olok terhadap penjual es teh.
Dasco mengatakan tak memiliki kewenangan untuk menjawab desakan tersebut. Sebab, walau bagaimanapun yang memiliki kewenangan itu hanya Presiden Prabowo Subianto.
“Bahwa kemudian sebagai Utusan Presiden, tentunya dalam hal ini yang bisa memberikan jawaban itu adalah pemerintah, karena jabatan tersebut adalah jabatan setara setingkat menteri,” ucap Dasco di kompleks parlemen dilansir cnnindonesia, Kamis (5/12).
“Jadi, kalau mau nanya ke saya apakah ada sanksi, enggak ada sanksi itu, saya enggak bisa jawab karena bukan kewenangan dari saya,” imbuhnya.
Namun, Dasco juga menangkap aspirasi yang disampaikan masyarakat buntut kasus tersebut. Menurut dia, desakan evaluasi itu bukan hanya kepada Gus Miftah, namun juga utusan khusus presiden yang lain, termasuk pembantu presiden yang lain.
“Kita DPR juga melihat aspirasi masyarakat sudah meminta kepada pemerintah tidak hanya kepada Gus Miftah, tapi juga mengimbau untuk melakukan introspeksi, evaluasi-evaluasi terhadap kinerja masing-masing pembantu presiden maupun Utusan khusus presiden,” katanya.
Desakan untuk memecat Miftah kini ramai menjadi perbincangan di media sosial usai pernyataannya menuai kecaman publik.
Ada tujuh petisi daring di situs change.org yang meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Miftah alias Ta’im dari utusan khusus presiden karena mengolok-olok penjual es teh.
Petisi berjudul Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Presiden menjadi petisi dengan dukungan terbanyak. Sudah ada 3.191 orang yang menandatangani petisi itu. Namun Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Ora Aji itu ogah merespons desakan pencopotan.
“Nggak usah tanya itu, nggak usah tanya itu. Bukan wewenang saya, udah udah itu bukan wewenang saya,” kata Gus Miftah ditemui di Ponpes Ora Aji, Kalasan, Sleman, DIY, Rabu (4/11).(*)
